Bersama DPD RI, Wagub Amin Bahas Regulasi Ketahanan Keluarga

0

kabarlombok.com | Mataram

DPD RI menginisiasi rancangan Undang-undang ketahanan Keluarga dalam upaya mewujudkan pondasi untuk pembangunan karakter dan ketahanan bangsa.

Rancangan tersebut dibahas Komite III DPD RI bersama Pemprov NTB dipimpin Wakil Gubernur NTB, H. Muh Amin SH, M.Si di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Selasa (20/6).

Wagub Amin menekankan pentingnya peran keluarga bagi kemajuan bangsa dan negara. Kualitas keluarga disebut Wagub turut ditentukan oleh kondisi perekonomian keluarga.

Ia juga menjabarkan berbagai upaya dan inovasi yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi NTB dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2018 sebesar 5,4-6,1%. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi daerah-daerah di kawasan Nusa Tenggara diharapkan mencapai 6,22%. Khusus untuk NTB, diharapkan mencapai 6,68%. Wagub optimis target tersebut dapat dicapai.

Keberhasilan ekonomi produktif di NTB, lanjutnya, diukur melalui sejauh mana ekonomi itu dapat menyerap pelaku dan dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

“Jika dilihat dari rasio gini, NTB berada pada angka 0,365, lebih rendah daripada angka nasional. Ini berarti, semakin kecil kesenjangan, semakin banyak masyarakat NTB yang bisa menikmati hasil,” tegasnya.

Namun demikian, pada era otonomi daerah ini, diakui Wagub, salah satu problem yangdirasakan adalah seringkali terjadi diskresi kepada daerah dalam penerapan kebijakan. Untuk itu wagub menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintahpusat dan daerah, agar segala aturan, program maupun kebijakan pusat dapat berjalan optimal.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite III DPD RI , Pendeta Charles Simarmare mengutarakan maksud kunjungan Rombongannya ke NTB kali ini, yang didasari urgensi kebutuhan akan hukum yang secara komprehensif mengatur permasalahan ketahanan keluarga.

Hingga kini, kata dia, belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang ketahanan keluarga. UU no 52 tahun 2005 yang ada, dinilai belum secara detail mengatur permasalahan ketahanan keluarga.

Untuk itu DPD RI berinisiatif menyusun RUU yangdiharapkan dapat menjadi pedoman bagi upaya preventif dan represif menangani persoalan sosial yang berangkat dari keluarga.

Melalui kunjungan ini ia dan pihaknya berharap dapat memperoleh informasi mengenai permasalahan sosial apa saja yang ada di NTB yang mempengaruhi ketahanan keluarga, upaya upaya untuk membina ketahanan keluarga termasuk usulan materi yang akan menjadi pasal RUU Ketahanan Keluarga nantinya.

LEAVE A REPLY