Verifikasi Faktual KPU Terhadap Hanura NTB Bukti Tidak Terhalangnya Proses PAW

0

Kabarlombok.com, MATARAM – Terkait putusan sela PTUN yang menjadi alasan DPRD NTB untuk menunda proses PAW Ketua DPD Hanura NTB H. Syamsul Rijal yang akan menggantikan H. Rumaksi, H Syamsul Rijal mengatakan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak berwenang memeriksa sengketa kepengurusan yang notabene menjadi kewenangan dari Peradilan Umum untuk memeriksa nya. Hal ini dikatakan melalui pesan singkat Whatsapp kepada kabarlombok.com (30/4).

“Peradilan TUN hanya mengenai prosedur terbitnya SK MenkumHam.” imbuhnya.

Sementara itu praktisi Hukum Muhammad Ihwan SH menyatakan setiap putusan pengadilan harus di eksekusi untuk dpt dijalankan atau di berlakukan. Berkaitan dengan putusan sela PTUN tersebut yang belum di eksekusi oleh KemenkumHam maka tidak dapat di jadikan sebagai hukum atau rujukan atas tindakan hukum lain.

Lebih lanjut Ia mengatakan putusan PTUN adalah putusan mengenai proses / prosedur terbitnya SK ( ansich mengenai proses administrasi hukum)  bukan mengenai sengketa kepengurusan,  jadi menurutnya tidak membawa dampak kepada terhentinya proses PAW. Sengketa PTUN bukanlah sengketa partai politik tetapi merupakan sengketa Admistrasi sehingga tidak dapat menghentikan proses PAW. Hal ini jelas membuktikan secara hukum tidak ada sengketa kepengurusan di dlm partai Hanura.

“Seperti yang dilakukan KPU sudah benar  dengan meverifikasi vaktual pihak OSO,  kemudian pihak OSO yg di justifikasi dan di legitimasi untuk mencabut no urut PARPOL
sampai hari ini tdk ada sengketa kepengurusan yg di ajukan oleh para pihak, oleh sebab itu proses PAW tdk terhalang,  sesuai aturan bahwa PAW dapat di hentikan dalam segala tingkatan apabila ada sengketa partai politik.” terangnya. (bn)

LEAVE A REPLY