SRD dan Pandora Parpol

0

Oleh : M Zakiy Mubarok *)

Sejarah terlalu penting untuk ditulis hanya oleh laki-laki dan dengan perspektif maskulin saja, kata Julia Suryakusuma dalam buku Merancang Arah Baru Demokrasi -Indonesia Pasca Reformasi- (KPG : 2014). Karena itu, hadirnya sosok Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd (SRD), menyongsong pemilihan kepala daerah (Pilkada) NTB 2018, selain menginspirasi, juga menjadi catatan sejarah tersendiri dalam perpolitikan di daerah ini.

Meskipun bagi SRD, jika dikaitkan dengan dirinya sebagai perempuan, tidak ada yang istimewa dengan kerja politiknya yang akan turut dalam kontestasi Pilkada NTB 2018. Hal itu ditegaskan di sebuah media belum lama ini. Dengan rendah hati SRD mengatakan, kepemimpinan perempuan di daerah ini sudah dimulai oleh Hj. Dinda Damayanti di Kabupaten Bima. Dan antara lain Ibu Tri Rismaharini di Kota Surabaya. “Jadi biasa saja,” katanya.

SRD lebih memandang bahwa kepemimpinan itu soal karakter. Stephen Zaccaro (profesor psikologi dari George Mason University, Fairfax Virginia) pakar leadership dan penulis buku Leader Development for Transforming Organization, seperti dikutip Dewi Haroen dalam Personal Branding Kunci Kesuksesan Berkiprah di Dunia Politik (Gramedia : 2014) mengungkapkan, seorang politisi seharusnya memiliki karakter kepemimpinan. Karakter kepemimpinan berbeda dengan karakter yang dimiliki oleh orang yang bukan pemimpin.

Mengingat seorang pemimpin berbeda dengan pengikutnya, maka ia punya sejumlah sifat kualitatif yang tidak dimiliki pengikutnya. Dan SRD, menurut hemat saya, memiliki sifat-sifat kualitatif tersebut. Dari SRD kita bisa belajar tentang sikap, kecerdasan, ketegasan, dan keberanian. Harus diakui, tak banyak orang (laki-laki maupun perempuan) yang memiliki kualitas semacam itu dalam dunia politik kita saat ini.

Sebagai ingatan kita bersama, kualitas personal seseorang itu dibentuk oleh sifat, kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadiannya. Wujudnya dapat dilihat dalam tingkah laku dan gayanya. Tingkah laku dan gaya inilah yang membedakan seseorang dengan orang lain. Efriza dalam buku Kekuasaan Politik (Instrans : 2016), mengatakan, gaya dan tingkah laku seseorang akan mewarnai perilaku atau tipe kepemimpinannya.

Coba simak respon SRD saat ditanya wartawan terkait maraknya baliho yang menyebut dirinya sebagai calon wakil gubernur NTB beberapa waktu lalu. “Saat ini saya sedang bekerja untuk menjadi calon gubernur, bukan wakil gubernur,” kata SRD tegas.

Begitupun dengan sikap SRD yang menerima dengan penuh tanggungjawab mandat Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) yang menawarkan dirinya kepada masyarakat untuk Pilkada NTB 2018. Hal itu ekspresi dari sikap berani SRD yang pantas diapresiasi. Walaupun dunia politik bukan hal baru buat SRD -karena dia pernah menjadi Ketua DPRD Lombok Timur- namun memasuki arena politik Pilkada tentu bukan hal mudah. Mengutip kata-kata Komarudin Hidayat dalam Penjara-Penjara Kehidupan (Noura Books : 2015), demokrasi, pilkada dan pemilu, tidak mungkin tanpa partai politik (parpol) maka parpol adalah prasyarat bagi sebuah negara yang menganut sistem demokrasi.

Karena itu, secara normatif-teoritis kita tidak boleh anti dan alergi terhadap parpol. Itu artinya, setelah memperoleh mandat organisasi, kemudian turun melakukan kerja-kerja politik, diimbangi dengan personalitynya yang kuat, SRD akan berhadapan dan menelusuri pandora parpol. Sebagai wakil ketua di DPD Partai Demokrat Provinsi NTB, hampir dapat dipastikan SRD akan diusung oleh Partai Demokrat. Namun dengan jumlah 8 kursi di DPRD Provinsi NTB, partai berlambang bintang mercy itu masih membutuhkan tambahan kursi beberapa lagi agar SRD dapat diusung sebagai calon gubernur NTB 2018 melalui koalisi parpol.

Disitulah letak krusialnya. Parpol dengan segala dinamikanya kerap kali harus menampakkan wajah ganda antara kepentingan publik dan kepentingan internalnya (elite pengurus dan kelembagaan). Wallahu’alambisshawab

 

*) Penulis adalah Pengamat Politik dari Lembaga Riset Sosial, Politik dan Agama (LARISPA)

LEAVE A REPLY