SK Penggantian Ketua DPC Hanura Dompu Dinilai Cacat Hukum

0
Ketua PAC Partai Hanura se-Kabupaten Dompu saat menyampaikan aspirasi ke DPD Hanura NTB, Selasa (17/4).

Kabarlombok.com. Penunjukkan H Sanusi sebagai Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Dompu menggantikan Safar Mansyur oleh DPP berbuntut panjang. Beberapa kader Partai Hanura Kabupaten Dompu menilai bahwa Surat Keputusan (SK) Pengangkatan tersebut dinilai cacat hukum.

Kekisruhan dalam internal DPC Partai Hanura Dompu berawal dari surat pengunduran diri Safar Mansyur sebagai Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Dompu pada 18 Maret 2018 yang lalu, dan oleh DPP Partai Hanura langsung menunjuk dan menggeluarkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan DPC Hanura Kabupaten Dompu atas nama H. Sanusi sebagai pengganti Drs. Safar Mansyur.

Menurut Kasturi, Wakil Ketua DPC Hanura Kabupaten Dompu, dalam mekanisme organisasi yang tertuang dalam AD/ART Partai, apabila ada pengunduran diri seperti ini maka pemilihan dan penetapan ketua dilaksanakan dalam forum MUSCABLUB, ”Seharusnya kita melaksanakan MUSCABLUB, dan tahapannya ditunjuk dulu PLT dua tingkat diatasnya. PLT bertugas menyiapkan pelaksanaan MUSCABLUB. Muscablub berwenang memilih ketua dan membentuk formatur untuk menyusun kepengurusan. Dalam hal inipun Pimpinan Anak Cabanglah yang memiliki hak suara. Jadi DPP hanya meng SK kan saja apa yang menjadi hasil dalam MUSCABLUB tersebut,” jelasnya dalam siaran pers yang diterima media, Selasa (17/4).

Lebih lanjut, Kasturi menilai bahwa SK DPP yang telah diterbitkan tersebut Cacat secara hukum. “Konstitusi partai ini kan AD/ART, kalo tidak sesuai dengan AD/ART, ya cacat secara hukum,”tegas Kasturi.

Disisi lain keputusan DPP partai Hanura ini menuai reaksi keras dari PAC Partai Hanura Se Kabupaten Dompu. Sebagai pemilik suara, mereka menyampaikan penolakan terbuka dan protesnya terhadap keputusan DPP tersebut. “Partai ini ada mekanisme dan prosedurnya. Ada AD/ART Partai, jalankan itu dan partai ini aman,” tegas Ali Hanafi, Ketua PAC Kecamatan Woja.

Senada dengan Ali, Dahlan MT, Ketua PAC kecamatan Mangge Lewa menilai bahwa ini merupakan preseden buruk buat Partai. “Kalo kayak begini, apa yang bisa kita harapkan dari partai ini. Kalo semua main by pass ke DPP dan AD/ART tidak dijalankan. Saya yakin Pak OSO (Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Partai Hanura-red) tidak mengerti akan hal ini, kami menduga ada oknum DPP yang bermain,”terang Dahlan.

Rencananya protes dan penolakan ini akan disampaikan langsung oleh seluruh PAC ke Jakarta. “Ya, kami akan meminta waktu ketemu Ketua Umum, Pak OSO, untuk menyampaikan hal ini. Semua semata untuk kebesaran partai,”Kata Mansyur, Ketua PAC Kecamatan Pekat. (adm)

LEAVE A REPLY