Senin Depan, Ribuan Perangkat Desa Akan Datangi Ali BD

0

KABARLOMBOK.COM – SELONG. Ribuan perangkat desa dan Kepala Dusun (Kadus) se-Lombok Timur rencananya Senin (24/7) akan menemui Bupati Lombok Timur, H. Ali Bin Dahlan untuk meminta kejelasan bupati terkait payung hukum bagi aparat perangkat desa.

Menurut salah seorang perangkat desa di Lombok Timur yang berhasil dihubungi kabarlombok.com mengatakan perangkat desa tidak memiliki landasan hukum dikarenakan peraturan bupati (perbub) tentang perangkat desa belum juga ditandatangani bupati.

Belum adanya Peraturan Bupati yang menjadi payung hukum bagi Perangkat Desa Di Lombok Timur bekerja menimbulkan pertanyaan. “Sudah satu tahun lebih Perbub tentang Perangkat desa ini belum juga ditandatangani Bupati,” terang sumber ini tanpa mau menyebutkan identitasnya.

Aksi para Perangkat Desa ini mendapatkan dukungan dari salah seorang tokoh LSM Lombok Timur Lalu Syaparudin Aldi atau biasa disapa Mamiq Apenk. Menurut Mamiq Apenk, sebuah kewajaran jika para Perangkat Desa di Lombok Timur kecewa terhadap Ali BD. Banyaknya Perangkat Desa yang berstatus Plt (pelaksana tugas) berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.

“Mereka (Perangkat Desa Plt-red) tidak berani mengambil keputusan akibat belum adanya payung hukum (Perbub) sebagai dasar hukum mereka bekerja,” papar Mamiq Apeng.

Terlambatnya penandatanganan Perbub oleh Bupati Ali BD ini menimbulkan pertanyaan bagi tokoh pemuda Lenek Aikmel ini,Menurut Mamiq Apenk, kekosongan Perbub yang mengatur tetang Perangkat Desa dan Kepala Dusun ini akan dimanfaatkan sebagai kebijakan politik menjelang 2018.

Dikejar lebih jauh analisanya soal politisasi Perbub ini, tokoh pelestari dan pencinta kebudayan ini enggan membeberkan jauh. Namun menurutnyaa gejolak Perangkat Desa ini menunjukan sisi lambannya Ali BD bekerja.

“Ini masih mengurus soal Lombok Timur dan hanya soal Perbub Perangkat Desa, bagaimana mau mengurus NTB?” pungkasnya. (Mil)

LEAVE A REPLY