Sembung Palace Ganggu Saluran Irigasi Persawahan

0

MATARAM, – Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB Husnul Fauzi meminta pemda kabupaten/kota di NTB agar lebih selektif menerbitkan izin pembangunan diatas areal yang masuk lokasi persawahan kategori sawah abadi atau berkelanjutan di wilayahnya masing-masing. Salah satunya, di desa Sembung, kecamatan Narmada, Lombok Barat.

Husnul mengatakan, dalam UU tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) telah diatur secara komprehensif terkait perencanaan alih fungsi dan selanjutnya ada kewajiban lahan pengganti seluas dua kali lipat dari lahan yang telah dialih fungsikan tersebut.

“Langkah ini dimaksudkan agar keseimbangan alam dan ketahanan pangan dapat terjaga. Mengingat, alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan dan perkantoran menjadi ancaman serius akhir-akhir ini di semua wilayah di Indonesia, termasuk di NTB,” ujarnya melalui pesan singkat yang diterima Kabarlombok.com, Kamis (25/7).

Menurut Husnul, pemberian izin peralihan fungsi lahan pertanian produktif telah menjadi kewenangan pemda kabupaten/kota. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemda kabupaten/kota mulai serius menyiapkan perangkat penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS. “Jika ada PPNS itu, biasanya pengawasan terhadap RT/RW masing-masing kabupaten/kota, khususnya alih fungsi lahan pertanian akan bisa berjalan efektif seperti yang sudah kita terapkan di pemprov NTB,” kata Husnul.

Terkait apakah kawasan persawahan desa Sembung masuk areal persawahan produktif di NTB. Dijelaskan, Husnul, dalam pantauannya memang sejauh ini, kawasan desa Sembung dan Kecamatan Narmada pada umumnya memang merupakan lokasi persawahan produktif di NTB.

Mengingat, selama ini, produksi pertanian di wilayah setempat mampu memberikan kontribusi pada produksi beras di NTB. “Tapi, apakah substansi perlindungan lahan disana (desa Sembung), sudah masuk dan ditetapkan dalam kawasan tata ruang Kabupaten Lombok Barat. Yakni, kawasan hijau, tentu pemkab Lombok Barat perlu melakukan klarifikasi. Ini penting agar lahan-lahan produktif itu tidak gampang dialih fungsikan kedepannya,” tandas Husnul Fauzi.

Sementara itu, Muhammad, salah seorang buruh tani asal desa Sembung, kecamatan Narmada, Lombok Barat itu merasakan betapa sawah kini semakin berkurang. Saat ditemui saat memanen padi di lokasi setempat, pria yang hanya diupah Rp 35 ribu per hari itu mengaku, banyak sawah yang dulu pernah dilihatnya kini sudah mulai hilang.

Tidak heran, kakek itu rela pergi ke tempat jauh untuk merampek (panen padi) bersama para buruh tani lain. Karena mereka hanya mengandalkan lahan pertanian untuk makan sehari-hari. Bila ada permintaan pemilik sawah, ia diajak buruh lainnya untuk ikut merampek, termasuk ke Kota Mataram.

“Kalau di Sembung, gara-gara ada pembangunan proyek perumahan bersubsidi Sembung Palace, saluran irigasi ke sawah yang dulunya lancar sekarang terganggu. Dampaknya, produksi pertanian mulai berkurang. Sehingga, rezeki saya sebagai buruh otomatis berkurang,” ungkap Muhammad.

Ia berharap, kalaupun ada proyek pembangunan perumahan di wilayah desa Sembung, maka sebaiknya perlu diatur terkait saluran irigasi yang sudah ada agar tidak dirusak alias diratakan. “Sekarang bisa dilihat, air irigasi pascatanah diratakan, melubernya kemana-mana. Sehingga, sawah petani banyak yang fuso dan dipanen lebih dini,” kata Muhammad.(red)

LEAVE A REPLY