Sejumlah Pengusaha Taksi Konvensional di NTB Tolak Rencana Revisi UU LLAJ

0

 
Kabarlombok.com, MATARAM – Sejumlah pelaku industri jasa transportasi umum dan
pengusaha taksi konvensional di Nusa Tenggara Barat (NTB) menolak
wacana revisi terhadap Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Mereka menilai alasan revisi sangat tidak masuk akal.

Para pengusaha
juga menilai revisi yang akan menetapkan Sepeda Motor sebagai angkutan
umum, hanya akan menambah panjang masalah dan rumitnya masalah
transportasi di Indonesia termasuk di Provinsi NTB.

Sekretaris Kotama Taksi Lombok International Airport (LIA), H Lalu
Amiruddin mengatakan, penetapan sepeda motor sebagai angkutan umum
akan lebih banyak menimbulkan dampak negatif dari pada positifnya bagi
dunia transportasi nasional.

“Kalau point revisi itu melegalkan sepeda motor menjadi angkutan umum
plat kuning, jelas kami satu suara tidak setuju. Kami pasti menolak
revisi UU LLAJ itu,” katanya, Minggu (15/4) di Mataram.

Menurut Amiruddin, jika dipaksakan sepeda motor menjadi angkutan umum,
maka tidak menutup kemungkinan akan ada peluang bagi oknum pengusaha
atau pemilik modal untuk memperbanyak sepeda motor yang kelak akan
dioperasikan oleh pekerja mereka demi mengejar peluang itu.

Dampaknya, papar dia, bukan saja lahan dan mata pencaharian para sopir
angkutan konvensional seperti bemo, bus, dan juga taksi, akan sangat
terganggu dan berkurang.

“Selain itu, kondisi lalu lintas pasti akan semakin semrawut, semakin
macet karena semakin banyak sepeda motor. NTB ini bisa macet juga
seperti di Jakarta kalau sepeda motor ini jadi angkutan umum,”
tukasnya.

Amiruddin mengatakan, saat mendengar wacana revisi UU LLAJ yang hendak
melegalkan sepeda motor sebagai angkutan umum, pihaknya merasa kaget
dan tidak percaya.

Sebab, dari sisi standar kelayakan keselamatan penumpang, sepeda motor
termasuk jenis alat transportasi yang paling rawan.

“Pemerintah jangan hanya pikir transportasi cepatnya saja. Dipikir
pakai motor cepat sampai tujuan, tapi kan dari sisi keselamatan
penumpang ini rawan. Ya kalau sekarang ada ojek dan ojek online tak
masalah lah, tapi jangan diperparah lagi dengan semua sepeda motor
bisa jadi angkutan umum, ini kan bahaya,” katanya.

Amiruddin menegaskan, sebaiknya pemerintah membereskan dulu masalah
angkutan umum berbasis online, yang sudah diatur dalam Permenhub 108
Tahun 2017, ketimbang memikirkan revisi UU LLAJ.

“Dulu kan online-online ini desak pemerintah atur tarif. Nah
pemerintah sudah keluarkan Permen 108, disana ada soal tarif dan juga
kewajiban-kewajiban bagi online ini. Tapi kenapa online justru demo
dan negosiasi lagi, dan pemerintah juga menganggapi saja permintaan
itu, ini yang saya tidak paham. Harusnya kan laksanakan sudah Permen
108 itu,” tegasnya.

Ia memaparkan, selama ini taksi konvensional sudah turut berkontribusi
dengan mentaati beragam aturan angkutan umum, misalnya saja melakukan
test atau uji KIR untuk kendaraannya. Sehingga wajar jika perlakuan
yang sama juga harus dilakukan pada angkutan berbasis online.

“Ya semua harus adil. Kalau tidak ya jangan salahkan kalau nantinya
ada angkutan konvensional yang enggan KIR dan sebagainya, karena
online pun bisa bebas begitu,” katanya.

Sejauh ini, menurut dia, keberadaan angkutan umum berbasis online
sudah terasa berdampak pada penghasilan para sopir taksi konvensional.
Di Kotama Lombok yang beroperasi di Lombok International Airport (LIA)
misalnya, dari jumlah taksi yang tadinya mencapai 85 unit, kini turun
menjadi 79 unit saja.
Tak jarang, demi mempertahankan periuk nasi tetal ngebul, para sopur
taksi konvensional terpaksa ikut banting harga dan perang tarif dengan
angkitan berbasis online.

“Sekarang saja sulit, apalagi kalau sepeda motor juga jadi angkutan
umum. Ini bukan kebijakan yang mensejahterakan masyarakat namanya,”
tegas Amiruddin.

Ia mengatakan untuk mensikapi wacana revisi UU LLAJ itu, pihaknya akan
meminta jajaran Organisasi Angkutan Darat (Organda) NTB untuk bersikap
tegas menolak rencana revisi.

“Kami bersyukur juga Organda NTB sangat aktif menyuarakan penolakan
ini, karena itu kami semua satu suara menolak revisi tersebut,”
katanya.

Hal yang sama juga dilontarkan Kepala Cabang Lendang Karun Taksi
Ekspress Group, Hamdani yang menyatakan perusahan taksi konvensional
sangat tidak setuju sepeda motor dijadikan angkutan umum.

“Permen 108 yang sudah resmi sebagai acuan kita untuk taksi online
saja belum dilaksanakan. Mereka tetap belum mematuhi aturan. Apalagi
kalau sepeda motor dijadikan angkutan umum,” katanya, Minggu (15/4) di
Mataram.

Hamdani mengatakan, revisi UU LLAJ hanya akan merugikan pihak
perusahaan sudah lama bergerak di bidang taksi konvensional. Apalagi
sepeda motor belum memenuhi persyaratan sebagai angkutan umum.

“Kami kan ada asosiasi atau lewat Organda yang bisa menyampaikan
aspirasi kami. Yang jelas kami tetap menolak nanti ke intansi terkait
dan kalau sangat mengganggu operasional di lapangan maka kami mungkin
akan mengajukan protes keras terhadap instansi yang kasih kebijakan
ini,” tegasnya. (bn)

LEAVE A REPLY