Sejumlah Elemen Massa, Sorot Kinerja Panwaslu NTB

0

Kabar Lombok- Mataram.

Panitia Pengawas pemilu(Panwaslu) didesak oleh sejumah Elemen Massa terkait makin meningginya suhu politik di NTB. Ditengarai ada calon Gubernur yang memapaatkan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kegitan politik praktis.

Jaringan Aktivis Peduli Daerah (JAPDA) meminta kepada Panwaslu untuk segera turun ke bawah dan melakukan konsolidasi terkait aktivitas oknum ASN Di Lombok Timur. Aktivitas politik oknum ASN ini  diduga melakukan penggalangan photocopy KTP sebagai syarat pendaftaran calon kepala Derah ke KPU.

“Meskipun tahapan Pilkada belum dimulai, Panwaslu harus mulai bekerja melakukan pengawasan, jangan cuma bekerja sekali lima tahun” sorot Miq Apenk sapaan akrbanya.

Fungsi dan wewenang yang dimiiki oleh Panwaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu diharapkan tanggap dengan informasi yang berkembang ditegah masyarakat.

Pegiat Budaya Lombok ini memberikan contoh kasus yang seharusnya mendapat antesi dari Panwaslu. Ditambahakan kasus penggalangan photocopy KTP oleh oknum ASN di beberapa wilayah di Lombok timur begitu massif

“Saya juga punya bukti pengakuan berebarapa orang yang lulus K2 sebagai PNS yang diperintah mengumpulkan photocopy KTP Elektronik” tambah pria jangkung ini.

Aktivis asal Lenek Kecamatan Aikmel, Lombok Timur ini juga menyayangkan di “Peralatnya” oknum ASN oleh tim sukses  untuk penggalangan photocopy KTP.

”Boleh saja mereka(Tim sukses) mengumpulkan photocopy KTP,tapi jangan libatkan ASN dong”

Hal yang  sama juga dikemukakan oleh M Taufik Hidayat Ketua KNPI Lombok Timur.Dikatakan peran lembaga seperti Panwaslu sangat dbutuhkan supaya berjalan adil aturan penyelenggaraan pesta Demokrasi.

“Lho masa tugas Panwaslu itu 5 tahun kok, jadi mereka bekerja bukan 1 kali setahun” tegas Taufik. Menurut Taupik, Sangat aneh saja jika Panwaslu tidak segera melakukan pengumpulan informasi mengenai aktifitas politik yang melibatkan ASN baik itu ditingkat Kabupaten maupun provinsi.

Lebih jauh ditambahkan Taupik, dengan tampilnya para Bupati atau Wali Kota sebagai calon Gubernur NTB 2018 sangat rentan dilibatkannya ASN ke ranah politik praktis.

“Contoh kasusnya seperti di Lotim itu, oknum ASN diduga sebagai “Pengepul photocopy KTP” beber Taufik.

Dikatakan Taupik jika terbukti oknum ASN ini melakukan aktivias politik akan mendapat sangsi berat. Dalam undang-undang ASN, menurut Opik sapaan akrabnya, ASN yang terlibat langsung politik praktik bisa mendapat sangsi pemecetan.

Mantan Pentolan PMII NTB ini menyarakan Panwaslu segera melakukan komunikasi dan koordinasi dengan lembaga lain seperti  kepolisian dan tokoh masyarakat.Dengan berjalannya aturan main Pilkada sesuai dengan undang-undang akan menekan resiko terganggunya stabilias sosial politik daerah.

LEAVE A REPLY