Pemda Paling Sering “Diadu” Masyarakat

0

Kabarlombok.com – Mataram. Pemerintah daerah sebagai leanding sector pelayanan terhadap masyarakat ternyata menempati urutan nomor wahid yang masuk ke kantor Ombudsman RI Perwakilan NTB. Dari 160 pengaduan yang masuk tahun 2017, 70 persennya merupakan laporan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah daerah (Pemda), sisanya dari badan pertanahan dan kepolisian.

“Satu sisi pemerintah daerah yang paling dekat dengan masyarakat, namun juga kebebalannya terhadap pengaduan. Berulang-ulang dilakukan,” kata Adhar Hakim, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTB, Adhar Hakim dalam kegiatan TOT pengelolaan laporan pengaduan masyarakat untuk pelayanan publik, Kamis (2/11).

Menurut Adhar, pengawasan pelayanan publik di pemerintahan tidak bisa menunggu adanya perubahan dari internal. Hal ini dikarenakan dalam karakter birokrasi telah kental dengan karakter politik, lebih banyak janji-janji dibandingkan kenyataan. “Mimpi rasanya kalau menunggu birokrasi berubah, publiklah yang harus memberikan pengawasan,” ujarnya.

Adhar menambahkan, masyarakat dapat mengambil peran dalam pengawasan baik melalui pengawasan kebijakan, penegakan hukum, operasional maupun desk pengaduannya. Namun sayangnya karakter birokrasi dalam memandang pengawasan publik terhadap kinerjanya dianggap sebagai konsep yang berhadap-hadapan. Artinya semakin sedikit laporan yang masuk diindikasikan pelayanan telah bagus, ”Belum tentu mengindikasikan everything is ok di institusi tersebut, bisa saja masyarakat belum memiliki kemampuan untuk melapor. Padahal banyaknya laporan, masyarakat memiliki harapan yang banyak terhadap pelayanan publik, “kata Adhar.

Untuk itu birokrasi di NTB harus mampu memperbaiki konsep-komsep pelayanan birokrasi. Pengelolaan pengaduan menjadi penting. Pengelolaan pengaduan tersebut adalah kesempatan kedua institusi itu memperbaiki dirinya, kesalalahan pertama adalah karena lalai. “Kalau pada kesempatan kedua mereka kembali lalai, khan kita tidak bisa menggunakan dalil agama, tunggu azab. Kita harus segera berubah,” lanjutnya.

“Jika masyarakat memiliki kemampuan pengawasan dan kemampuan melapor pelanggaran pelayanan publik bagus, maka pengawasan terhadap penyelenggara pelayanan publik itu semakin bagus dan kuat,” tutup Adhar Hakim. (ko)

LEAVE A REPLY