NTB TERUS PERKUAT PROGRAM PENANGULANGAN KEMISKINAN

0

Mataram, – Penduduk miskin di NTB pada maret 2019 14,56 persen. Menurun tipis (0,07 persen) dibanding September 2018 sebesar 14,63 persen. Penurunan tersebut tidak membuat pasangan Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Dr.Hj.Siti Rohmi Djalilah merasa puas.

Meski mengapresiasi kinerja penanganan kemiskinan tersebut, karena ditengah kondisi bencana, NTB tetap menjadi daerah di indonesia yang sangat progesif dalam penurunan angka kemiskinan. Namun penurunan tipis tersebut, justru dijadikannya pelecut dan bahan evaluasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan program agar tepat sasaran dan menyentuh langsung akar masalah kemiskinan yang dihadapi masyarakat.

Wakil Gubernur yang akrab disapa Umi Rohmi saat memimpin rapat koordinasi teknis terbatas bersama Penjabat Sekda NTB, Kepala Bapeda dan Penelitian NTB, Dinas Kominfotik dan Kepala BPS NTB beserta jajarannya, di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Senin (22/7-2019), mengajak para Kepala Perangkat Daerah dan seluruh jajarannya untuk terus menggencarkan dan memperkuat pelaksanaan program-program intervensi penanggulangan penduduk Miskin.

Wagub meminta jajarannya terus mencermati dan mengkaji, penyebab dan kendala-kendala atau faktor-faktor yang menyebabkan penurunan angka kemiskinan berjalan lambat.

Pada rapat tersebut, Wagub Umi Rohmi meminta masukan dari Kepala BPS -NTB, Suntono, yang berdasarkan rilis data BPS, presentase kemikinan di NTB masih berada dibawah nasional (9,41persen). Namun dilihat dari tingkat kedalaman kemiskinan dan ketimpangan kemiskinan (gini ratio), NTB justru lebih baik dari angka nasional, yakni Nasional 0,382 dan NTB 0,379.
Itu artinya tingkat dan kedalaman kemiskinan yang dialami oleh masyarakat NTB tidaklah terlalu parah, sehingga lebih mudah untuk menanggulanginya.

Untuk itu, Wagub ingin mendapatkan kajian menyeluruh terkait kondisi tersebut, sehingga Pemda NTB dan seluruh stake holder dapat melakukan langkah-langkah intervensi secara tepat sasaran.

Kepala BPS, Suntono menjelaskan bahwa pendekatan untuk mengukur tingkat kemiskinan adalah ketidak-mampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonominya. Yakni kebutuhan dasar makanan dan kebutuhan dasar non makanan.
Kebutuhan dasar makanan, kata Suntono adalah pengeluaran untuk memenuhi konsumsi 2100 kkalori perkapita perhari (diwakili paket komoditi kebutuhan dasar makanan sebanyak 52 komditi).

Sedangkan kebutuhan dasar non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

BERAS & ROKOK PENYUMBANG TERBESAR KEMISKINAN DI NTB

Suntono menjelaskan bahwa komoditi makanan yang mendominasi terbentuknya garis Kemiskinan (GK) di NTB adalah pengeluaran untuk makanan, yakni beras (21,41 persen) dan rokok (11,95 persen).

Garis Kemiskinan (GK) di NTB sebesar 74,54 persen. Hal tersebut karena pengeluaran untuk membeli makanan, ungkapnya. Dan hanya 25,46 persen saja untuk pengeluaran non makanan seperti perumahan hanya sebesar 8,59 persen di kota dan 9,55 persen di pedesaan, terangnya.

Lebih lanjut Kepala BPS menjelaskan bahwa upaya menurunkan kemiskinan, pada prinsipnya sangat ditentukan oleh efektivitas dan apabila pelaksanaan program-program intervensi yang digulirkan pemerintah telah tepat sasaran. Yaitu Distribusi Beras Miskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan NBPNT.

Ia menjelaskan masih tingginya garis kemiskinan ( GK ) di NTB, antara lain disebabkan karena distribusi beras miskin belum tepat sasaran.

Faktanya kata Suntono, dari hasil survey yang dilakukannya, ternyata 27,6 peren dari penduduk yang paling miskin (desil 1) dan mestinya mendapatkan raskin/rastra, ternyata tidak menerima raskin/NBPNT. Sebaliknya terdapat 20,8 persen penduduk mampu/kaya meteri (desil 10) ternyata menerima raskin.

Demikian juga, 72 persen rumah tangga miskin di NTB tidak menerima kartu perlindungan sosial (KPS), ungkapnya.
Apabila program-program penanggulangan kemiskinan tersebut, tepat sasaran, maka pihaknya yakin garis kemiskinan di NTB dapat ditekan hingga 8,5 persen.

Menanggapi penjelasan tersebut, Wagub Umi Rohmi menegaskan bahwa kendala dan permasalahan yang harus dibenahi adalah terkait data sasaran penduduk miskin yang belum valid. “Perlu validasi data dan update sasaran penduduk miskin berdasarkan by name by adress”, ungkapnya. Sehingga pelaksanaan dari program-program nasional untuk masyarakat miskin menjadi tepat sasaran. Dan harus dilaksanakan lebih cepat, tegasnya.

Karena itu, validasi data sasaran akan segera dilakukannya secara terintegrasi bersama seluruh instansi terkait, terutama pemerintah desa dan dusun. Karena disitulah letaknya pendataan dan validasi itu dilakukan.
Proses pemutahiran data penduduk miskin akan dilakukan melalui metode rembug desa. Dan seluruh rumah tangga miskin akan dipasang label/stiker, terang Wagub.

Umi Rohmi juga mengungkapkan bahwa masih adanya penduduk yang secara ekonomi sudah mampu/kaya materi, tetapi masih mau menerima Raskin, hal tersebut menunjukkan bahwa masalah kemiskinan yang kita hadapi bukan hanya miskin ekonomi, tetapi juga miskin secara mentalitas, pungkasnya.(red)

LEAVE A REPLY