NTB Kembali Raih Predikat WTP Untuk Keenam Kalinya

0

kabarlombok.com – MATARAM

Pemerintah Provinsi NTB kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, untuk pengelolaan keuangan daerah tahun2016. Predikat WTP tersebut merupakan kali keenam secara berturut-turut sejak tahun 2011.

Opini WTP ke-enam tersebut disampaikan Anggota VI BPK RI, Dr. H. Harry Azhar Azis pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi NTB, di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi, Rabu, (31/5/17).

Penyerahan LHP BPK RI tersebut, dihadiri Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Wagub, H. Muh. Amin, SH.M.Si, Sekda NTB, Dr.H. Rosiady Sayuti, FKPD Provinsi NTB dan Kepala OPD Provinsi NTB.

Dr. H. Harry Azhar Azis menyampaikan, BPK RI telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah provinsi NTB tahun 2016. Pemeriksaan tersebut, di tujukan untuk menguji kesesuaiannya terhadap standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal.
Menurut pria kelahiran Kepulauan Riau tersebut, pihaknya telah memeriksa laporan keuangan yang meliputi pendapatan dengan realisasi Rp.3,949 triliun dari anggaran Rp.3,803 triliun, realisasi belanja dan transfer Rp. 3,764 triliun dari anggaran Rp.3,953 triliun, total aset bernilai Rp.11,890 triliun, serta jumlah kewajiban ditambah equitas Rp. 11,890 triliun.

Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2016 mengalami peningkatan sebesar 14,54% dibanding tahun 2015, belanja dan transfermengalami kenaikan sebesar 11,87% dibanding tahun 2015.Ia menjelaskan, apabila rekomendasi ditindaklanjut di atas 80% maka berarti pengelolaan tindak lanjut rekomendasi oleh pemerintah daerah dianggap sangat baik.

Terdapat 9, 5% rekomendasi yang belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut yaitu sebesar 7,25% dan sebanyak 38 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu 2,9% serta sebanyak 23 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

Usaha-usaha perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah provinsi NTB atas pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagian besar telah sesuai dengan action plan yang dibuat oleh Gubernur NTB.

LEAVE A REPLY