Menolak Hadir dalam Debat, Sanksi Menunggu

1

Kabarlombok.com, MATARAM – Komisioner KPU Provinsi NTB bidang Teknis dan SDM, Yan Marley mengingatkan Pasangan Calon (Paslon) untuk hadir dalam debat  terbuka Pemilihan Gubenur yang akan disiarkan TV One secara langsung Sabtu 12 Mei mendatang.

“Bagi paslon yang tidak hadir akan dikenai sanksi sesuai PKPU kecuali sedang melaksanakan ibadah terutama ibadah umroh harus disertai surat keterangan dari penyelenggara umroh, sedangkan untuk alasan kesehatan harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang telah ditunjuk pemerintah. Dan surat keterangan tersebut  wajib disampaikan tiga hari sebelum debat digelar, ” katanya di acara diskusi   “Peranan Media Penyiaran Dalam Menghadapi Pilkada Serentak”  yang diselenggarakan KPID di Mataram Senin (08/5).

Sanksi tersebut kata dia berupa pengumuman oleh KPU bahwa pasangan calon tersebut menolak untuk debat terbuka, dan tidak akan ditayangkannya sisa iklan paslon yang bersangkutan terhitung sejak paslon tidak mengikuti debat publik tersebut.

Seperti diketahui debat publik dilakukan agar setiap paslon bisa membeberkan program-program mereka sehingga menurutnya bisa menarik hati pemilih, kemudian publik juga dapat mengupas tuntas visi dan misinya masing-masing.

Menyoal Iklan kampanye yang menjadi hak KPU dalam menayangkan. Yan Marley menyatakan jika ada lembaga penyiaran diluar KPU menayangkan iklan kampanye maka itu suatu pelanggaran. Hal itu akan segera di tangani Komisi Penyiaran Dan Informasi Daerah (KPID) dan diberikan sanksi pidana serta sanksi administratif sampai pada pembatalan  pencalonan. (bn)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY