Masyarakat Selatan Gedor DPRD Lotim Terkait Status Tanah Adat Kaliantan

1
Jpeg

kabarlombok.com | Lombok Timur

Masyarakat Lombok Timur bagian Selatan gedor kantor DPRD Lotim, kamis (10/8). Kedatangan masyarakat yang tergabung dalam forum Serikat Masyarakat Selatan (SMS) tersebut adalah untuk hearing sekaligus menuntut kejelasan status tanah hulayat atau tanah adat yang berlokasi di Dusun Tanah Bolek Desa Kaliantan Kec. Jerowaru yang selalu dijadikan tempat untuk penyelenggaraan even tahunan “bau nyale”.

Hearing yang fasilitasi oleh komisi I DPRD Lotim ini sempat memanas ketika Arsya Ali Umar salah seorang perwakilan masyarakat selatan menyampaikan aspirasinya, ia menuding penerbitan sertifikat tanah adat tampah bolek yang saat ini dikuasai PT. Temada, salah satu perusahaan milik swasta ini cacat hukum, dikarenakan pemilik sertifikat yang namanya tercantum didalam sertifikat sebelumnya merasa tidak pernah memiliki tanah di lokasi tanah adat dan mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah adat milik masyarakat, bahkan ia tidak tahu menahu masalah sertifikat tersebut.

Total ada 26 sertifikat yang sebelumnya dikeluarkan oleh BPN yang menurutnya fiktif. Pria yang berprofesi sebagai tenaga pendamping desa ini juga mempertanyakan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lotim yang dinilai terlalu cepat menerbitkan sertifikat tanpa terlebih dahulu melakukan kajian dan verifikasi mengenai kejelasan status tanah adat tampah bolek.

“Kami mempertanyakan, kenapa pihak BPN ini cepat sekali menerbitkan sertifikat tanah milik masyarakat yang sudah jelas-jelas tanah adat milik masyarakat” katanya.

Pihaknya juga menyebut penerbitan sertifikat tanah atas nama perusahaan tersebut adalah satu tindakan melawan hukum. Iapun meminta agar tanah adat tampah bolek yang menjadi lokasi acara rutinitas tahunan bau nyale ini dikembalikan kepada masyarakat.

Sementara itu, menanggapi tuntutan masyarakat ini Kepala BPN Lotim Lalu Suharli yang mengaku baru menjabat tiga setengah bulan menyebutkan bahwa pihaknya mengakui penerbitan 26 sertifikat tanah tersebut, namun juga diakui dirinya belum pernah melihat lokasi tanah adat yang disengketakan.

Ia bahkan menegaskan jika proses penerbitan konversi sertifikat tanah tersebut sudah sesuai prosedur.

“Secara prosedur itu dibenarkan karena melalui tahapan-tahapan yang semestinya, jadi kalau ada yang keberatan silahkan di PTUN-kan (Pengadilan Tata Usaha Negara), kami di BPN sudah sesuai prosedur” ungkapnya.

Pernyataan Kepala BPN tersebut sontak membuat audien dari forum SMS terlihat kecewa, Sayadi, SH selaku ketua forum SMS meminta agar BPN membatalkan sertifikat tanah tersebut dan meminta DPRD Lotim untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut tuntas persoalan ini. Sebab menurutnya, gugatan ke PTUN bukanlah solusi yang tepat.

“Kami minta DPRD segera bentuk Pansus, usut tuntas permasalahan tanah hulayat tampah bolek ini. Masak kita diminta ke PTUN, kita masyarakat selatan ini rata-rata petani” tandasnya.

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY