LPPD Lotim 2018, H. Rumaksi: Keterbukaan Informasi Sangat Penting

0

kabarlombok.com | Lombok Timur

Wakil Bupati Lombok Timur, H. RUMAKSI SJ menyebut, Ruang lingkup penyusunan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Lotim 2018 mencakup semua penyelenggaraan urusan desentralisasi yakni 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, kemudian tugas perbantuan dan tugas umum pemerintahan.

“Tatacara penilaian/evaluasi dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK), beserta ketersediaan data pendukung, untuk setiap pengukuran yang menghasilkan peringkat kinerja daerah secara nasional,” Kata Rumaksi di Rupatama 1 Lantai 2 Kantor Bupati Lotim, Selasa (29/01).

Kemudian lanjutnya, dilakukan perangkingan untuk masing-masing provinsi. IKK yang digunakan meliputi IKK tataran pengambil kebijakan (8 aspek), IKK pelaksana urusan dan IKK pelaksana urusan wajib dan urusan pilihan.

Dasar hukum kegiatan ini, adalah UU no. 23 Th. 2014 tentang Pemerintahan Derah, PP No. 3 Th. 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD, PP No. 6 Th. 2008 tentang Pedoman Evaluasi Evaluasi LPPD dan Permendagri No. 73 Th. 2009 tentang tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Penerintah Daerah.

Dalam PP Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. IKK, disebutnya merupakan cerminan keberhasilan terhadap urusan Pemerintahan di Daerah.

“Yang harus dilaksanakan adalah, membuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan OPD yang ada, untuk menampilkan data yang valid. Sebab, keterbukaan informasi sangatlah penting,” bebernya.

Mantan Anggota DPRD NTB ini juga menyampaikan, pada pasal 1 angka 5 pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008, tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, satuan kerja perangkat daerah selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program pemerintahan di daerah.

Sedangkan IKK adalah merupakan indikator kinerja utama yang mencerminkan atas keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Dari bunyi ke 3 pasal yang dibacakan oleh Wabup, bahwa semua akan berjalan dengan baik, apabila semua SKPD/OPD mempunyai pandangan atau pendapat yang sama bahwa data, penting dimiliki oleh semua OPD dan ter up date setiap 3 atau 6 bulan sekali.

Karena itu ditekankan Rumaksi, dengan adanya data yang valid di semua OPD, maka penyusunan LPPD, LKPJ, ILPPD. RKPD, dalam menghadapi para investor yang mau menanamkan investasinya tidak akan mengalami kesulitan.

Saat ini tegas Rumaksi dalam pandangannya, data dianggap tidaklah penting. Ditambah lagi adanya keluhan dari OPD, bahwa minimnya anggaran, menjadi kendala dalam membuat data yang dibutuhkan. (red)

LEAVE A REPLY