Lembaga Perwakilan Daerah Hadir Menengahi Kebijakan Anggaran dan Pembangunan

0

Kabarlombok.com,  LOBAR – Senin (30/4) bertempat di Lingsar,
Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan DPD RI bekerjasama dengan Himpunan Pendidik Pelatihan Kewirausahaan Indonesia (HP3I) Al Abror Lombok barat mengadakan diskusi publik dengan tema “Mewujudkan Kinerja Konstitusional DPD RI”. Hadir sebagai narasumber Prof. Faruk Muhammad wakil ketua DPD RI sekaligus anggota DPD dapil NTB.

Dihadapan peserta dialog yang merupakan sebagian besar praktisi kewirausahaan Faruk menjelaskan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki kedudukan dan peran yang strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurutnya Jika ide/gagasan awal DPD sebagai kamar kedua dalam sistem bikameral diwujudkan dengan sungguh-sungguh maka akan terjadi double checks dalam pelaksanaan fungsi-fungsi parlemen. DPD sebagai wakil/representasi regional (daerah) akan memiliki peran yang kuat dalam upaya memperjuangkan kepentingan daerah, menjadi jembatan harmonisasi hubungan pusat dan daerah, memperkuat ikatannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memastikan pembangunan dan perwujudan kesejahteraan merata ke seluruh wilayah Indonesia.

Ia menambahkan Hadirnya lembaga perwakilan daerah penting untuk menengahi/mengimbangi kebijakan anggaran dan  pembangunan yang memihak pada daerah-daerah padat penduduk karena lebih banyak diwakili anggota DPR sebagai satu-satunya pemegang kekuasaan penentu anggaran. Sehingga kata dia urgensi lembaga perwakilan daerah harus dilihat pada peran dan kiprahnya dalam menjaga keseimbangan antarwilayah agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan dan kemajuan.

“Dalam konteks tersebut di atas, DPD hari ini dihadapkan pada keterbatasan kewenangannya secara konstitusional. Namun DPD tidak surut menghadapi realitas tersebut dan terus melakukan upaya optimalisasi kewenangan yang dimiliki saat ini. Meski terbatas berbagai langkah terobosan dilakukan DPD dalam membangun relasi yang produktif dan konstruktif dengan sesama lembaga negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dengan masyarakat, khususnya dalam rangka mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional.” ungkapnya jenderal polisi yang pernah mendaftarkan diri sebagai Ba Cagub NTB.

Ke depan Faruk berharap penataan sistem ketatanegaraan melalui perubahan kelima UUD 1945 adalah keniscayaan agar lembaga perwakilan daerah memiliki kewenangan yang lebih jelas dan kuat berdampingan dengan lembaga perwakilan rakyat agar sistem checks and balances antarkamar parlemen berjalan efektif bagi kepentingan nasional. (bn)

LEAVE A REPLY