KPID NTB Paparkan Rambu Penyiaran Terkait Iklan Kampanye

0

Kabarlombok.com, MATARAM – Bertempat di Hotel Golden Palace Mataram Komisi Penyiaran Dan Informasi Daerah (KPID)  NTB mengadakan diskusi dengan para awak media dengan tema “Peranan Media Penyiaran dalam menghadapi pilkada serentak”. Diskusi tersebut juga dihadiri Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)  NTB M. Khuwailid, S.Ag MH,  Komisioner KPU Yan Marley Dan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informasi Drs. Tri Budiprayitno, M.Si.

Dalam sambutannya Tri Budi berpesan agar bijak dalam mengelola media khususnya media sosial karena banyaknya laporan mengenai hate speech, penyebaran fitnah, maka kata dia media sebagai ujung tombak penyebaran informasi harus berpegang pada aturan.

“Seperti ketatnya UU ITE bukan membatasi kebebasan tapi semata-mata untuk kebaikan supaya kita bijak didunia maya akur didunia nyata,” ucapnya sekaligus membuka acara tersebut Senin (08/5).

Sementara itu Ketua KPID NTB Yusron Saudi memaparkan di era kebebasan pers tak ada larangan bagi jurnalis meliput kegiatan politik partai tertentu. Namun kata dia masih ada sejumlah lembaga penyiaran tv dan radio swasta yg subyektif dalam memberikan berita dan informasi. Para pemilik nya yang kebetulan petinggi parpol tertentu secara terang terangan terus mencitrakan diri dan parpol nya sambil menyudutkan parpol lain yg tidak sealiran. Padahal Frekuensi itu Sumber Daya Alam yang terbatas digunakan sebesar nya untuk kepentingan publik sbg pemilik syah dinegeri ini.

“Dalam fungsi pengawas KPID  bertugas memantau pemberitaan penyiaran iklan dan kampanye, menyediakan hasil Pemantaun, menyediakan data hasil laporan masyarakat terkait penyiaran dan pemberitaan iklan kampanye di lembaga penyiaran, menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran kampanye dimedia dan pers,” ungkapnya.

Yusron mengancam akan memberi sanksi tegas terhadap lembaga penyiaran diluar KPU yang menayangkan iklan kampanye yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif sampai pada pembatalan pencalonan.

“penayangan iklan kampanye yang dilakukan lembaga penyiaran diluar KPU itu merupakan suatu pelanggaran,” tegasnya.

Dalam diskusi tersebut juga dibacakan Poin Kesepakatan antara BAWASLU, KPU, KPI dan DEWAN PERS antara lain :

1. Iklan kampanye dilembaga penyiaran, media massa ( cetak dan elektronik)  dan media daring (online)  dilarang, dikarenakan iklan kampanye akan di fasilitasi oleh KPU.

2. Pemberitaan tentang sosialisasi dan kampanye dengan mengedepankan prinsip proporsionalitas dan keberimbangan

3. Sosialisasi di internal partai politik diperbolehkan sesuai dengan fungsi partai politik melakukan sosialisasi politik.
(bn)

LEAVE A REPLY