Kemenlu Gelar Bimtek Penanganan Masalah WNI Luar Negeri di Lombok

0

Kabarlombok.com – LOBAR

Berlokasi di Aruna Senggigi Resort & Convention Center, Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Kementerian Luar Negeri selenggarakan Bimbingan Teknis Penanganan Permasalahan WNI di Luar Negeri untuk Pemangku Kepentingan di Daerah. Acara yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 3 Agustus ini diikuti oleh para perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pengadilan Agama dan perwakilan BNP2TKI di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berjumlah 58 orang. Hadir sebagai salah seorang narasumber adalah Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu DR. L. M. Iqbal.

Dari kiri ke kanan Fachry, Nina Triana, Fadhly

Staf Ahli Menteri Luar Negeri Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri Dewi Wahab Savitri saat membuka acara tersebut mengatakan kegiatan bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Luar Negeri, dengan pemangku kepentingan di daerah.

“pertemuan juga sebagai ajang untuk membangun jaringan kerja antar daerah guna berbagi pengalaman dalam penanganan permasalahan WNI di luar negeri,” ungkapnya.

Direktur PWNI dan BHI DR. L. M. Iqbal

Sementara itu Pejabat Fungsional Diplomat Ahli Madya Kemenlu Fachry Sulaeman didampingi Fadhly Kemenlu dan Nina Triana Kasi Norma Kerja UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok memastikan para peserta akan dibekali teknis penanganan permasalahan WNI di luar negeri, mulai dari penanganan pengaduan dari keluarga WNI/PMI, masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan di daerah, serta tata persuratan dan dokumen legal yang dibutuhkan untuk meneruskan pengaduan permasalahan WNI/PMI di luar negeri.

Fachry menambahkan Perlindungan WNI telah menjadi salah satu prioritas Pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Nawa Cita. Untuk perlindungan WNI di luar negeri lanjutnya, prioritas tersebut terefleksi dalam 4 pilar politik luar negeri Indonesia, yakni memastikan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada WNI di luar negeri. Selain melalui perbaikan pelayanan publik di luar negeri, negara juga hadir dengan memberikan bantuan hukum bagi WNI yang menghadapi permasalahan di luar negeri. Baik permasalahan pidana, perdata, ketenagakerjaan maupun keimigrasian.

“Sejak Bulan Januari hingga Juni 2018, Kementerian Luar Negeri menangani 7.847 kasus WNI di luar negeri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.245 kasus (79,58%) berhasil diselesaikan. Sebanyak 2.920 diantaranya merupakan kasus Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada perseorangan sebagai penata laksana rumah tangga,” terang pria yang baru saja diangkat sebagai Konsulat RI Songkhla Thailand ini.

Untuk diketahui NTB menjadi provinsi model penanganan perlindungan WNI di luar negeri. Sebagai salah satu provinsi pengirim PMI terbanyak ke luar negeri, NTB telah berhasil menjalankan sejumlah inisiatif pencegahan permasalahan PMI dan penyelesaiannya. Inisiatif-inisiatif tersebut mendapatkan pengakuan tingkat nasional. Diantaranya penganugerahan The Hassan Wirajuda Perlindungan WNI Award (HWPA) kepada Pemprov NTB tahun 2016 dan Desa Jengik tahun 2017. Keduanya untuk kategori Pemerintah Daerah oleh Menteri Luar Negeri. (bn)

LEAVE A REPLY