Kemenkumham NTB Gelar Sosialisasi Kewarganegaraan

0

kabarlombok.com – Lombok Timur

Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Provinsi NTB menyelenggarakan Sosialisasi Kewarganegaraan dan Undang-Undang No.12 Tahun 2006, Selasa (06/6) di Puri Al Bahrah Sawing Lombok Timur.

Hadir pada acara sosialisasi tersebut Assisten I Bidang Pemerintahan, Kepala Kantor Hukum dan Ham Prov. NTB yang di wakili oleh Kepala Divisi Pelaporan Kemenkumham NTB, para Camat dan undangan lainya.

Dalam sambutan Bupati yang diwakili oleh Assisten I Pemerintahan, Drs. H. M. Juaini Taofik, M.Ap mengingatkn bahwa Lotim sebagai salah satu daerah yang banyak mengirim TKI, sehingga implikasinya berdampak pada hak dan kewajiban warga negara serta dokumen kependudukannya.

Data Dinas Tenaga Kerja dan trnsmigrasi, lanjutnya, pada tahun 2017 sejak bulan januari hingga april, telah mengeluarkan rekomendasi bagi  4.735 orang warga untuk bekerja ke luar negeri, dengan rincian 4.435 orang laki-laki dan sisanya perempuan.

“Tujuan terbanyak masih didominasi negeri jiran Malaysia dan Brunei Darussalam. Sementara tujuan lainnya adalah Taiwan dan Korea” ungkapnya.

Mengingat pentingnya dokumen kependudukan khususnya akte kelahiran sebagai dasar pengakuan kewarganegaraan, Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan cakupan kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 tahun.

“Persoalan kewarganegaraan ini perlu mendapat perhatian guna mendapatkn kepastian hukum serta mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara, seperti ikut serta dalam pemilu” pungkas Asisten I ini.

Sementara itu, Kepala Kantor wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi NTB yang di wakili oleh Kepala Divisi Pelaporan, M. Aliansyah, SH. MH dalam kata pembukaanya meyampaikan, perkembangan teknologi dan informasi serta globalisasi dunia yang sangat pesat, memberikan kemudahan terhadap arus perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain.

Hal ini, ungkapnya, membawa dampak terhadap perkembangan sosiologis masyarakat kaitannya dengan aktivitas keimigrasian bahkan kewarganegaraan suatu negara termasuk Indonesia.

“Undang-Undang No.6 tahun 2011, tentang keimigrasian, telah mengatur hal yang terkait keimigrasian secara rinci namun kenyatan dilapangan masih ditemui berbagai permasalahan” kata Aliansyah.

Lebih lanjut, ia menyebut prosedur kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai subtansi dengan syarat-syarat permohonan yang dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya, mengingat pentingnya masalah terkait keimigrasian dan kewarganegaraan, ungkapnya.

LEAVE A REPLY