KAMMI NTB Mengutuk kekerasan yang dilakukan Aparat terhadap Aktivisnya

0

Mataram kabarlombok.com

Tindakan berlebihan yang diduga dilakukan oleh Aparat Kepolisian pada saat pembubaran yang dilakukan oleh KAMMI di Jakarta mendapat kecaman dari berbagai pihak.KAMMI Pusat mengeluarkan seruan berupa surat edaran kapad seluruh KAMMI di Indonesia untuk melakukan aksi dimana KAMMI merasa adanya tebang pilih perlakuan pihak polisi dalam penanganan Aksi pada tanggal 23/5 2017 menurut mereka Aparat Kepolisian dengan sangat Represif membubarkan Aksi Damai KAMMI di jalan Medan Merdeka Barat. Sangat Represif hingga Ketua Umum KAMMI dipukuli (dianiaya) dan ditahan. Sementara dalam waktu yang bersamaan, Choker (pendukung Ahok) berunjukrasa di depan Balaikota Jalan Medan Merdeka Selatan tanpa tindakan apapun.

Menurut KAMMI  dari laporan lapangan, Kapolres Jakarta Pusat Suyudi Ario Seto adalah pihak yang paling bersikeras membubarkan Unjuk Rasa Damai KAMMI. Kapolres Suyud Ario Seto memerintahkan langsung pembubaran dengan kekerasan. Bahkan sang kapolres ikut memuluk massa aksi dengan tongkat komandonya. Padahal beberapa saat sebelumnya, koordinator Aksi sudah sepakat dengan pihak aparat di lapangan untuk segera menutup Aksi dengan orasi terakhir dan sholat Magrib berjama’ah. Ini adalah bukti nyata Aparat Kepolisian melakukan tindakan Represif dan Tebang Pilih dalam mengawal Unjuk Rasa. Aksi Ahoker dibiarkan hingga malam, sementara Aksi Mahasiswa dibubarkan dengan pukulan dan tendangan polisi, bahkan Kapolres sendiri ikut memukuli Mahasiswa.

Berikut pernyataan lengkap KAMMI NTB yang diterima oleh Redaksi kabarlombok.com

 

 

DUKA CITA REFORMASI

Setalah era 98 Indonesia memasuki babak baru, kebebabasan bereksperesi, menyalurakan pendapat dijamin oleh UU. Sekat-sekat suara rakyat telah hampir hilang. Rakyat tampil sebagai elemen pengawal kebijakan, penegakan hukum dan kemana uangnya bermuara. Aparat sebagai pengayom, mengawal penerapan UU dan rakyat bersuara.
19 tahun reformasi telah bergulir di Negeri ini, namun harapan besar yang digadang-gadang akan merubah negeri ini ke ara lebih baik nyatanya hanyalah isapan jempol belaka. Kondisi Negara semakin jauh dari cita-cita kemerdekaan Indonesia. Ketimpangan Ekonomi, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme semakin merajalela. Memasuki tahun-3 rezim berkuasa nawacita yang dijanjikan nyata nyatanya menjadi sebuah duka cita, Darurat toleransi semakin terlihat di bumi pertiwi yang menyebabkan kegaduhan antar golongan. Lemahnya integritas para penegak hukum menyebabkan mandeknya reformasi hukum di Indonesia. Hukum bahkan over bagi riak-riak pengkritikan Pemerintah namun lemah pada koloninya. Sejumlah Tokoh Masyarakat dan Ulama dibidik, dijerat berbagai kasus yang tak jelas sebabanya, karakternya dibunuh sampai tak tersisah. Sedangkan sejumlah kasus BLBI, century, Reklamasi, sumber waras, e KTP dan kasus besar lainnya tak terdengar. Ormas-ormas dilabeli radikal “digebuk”, sedangkan pembawa parang kebandara dan lilin baju kotak-kotak entah kemana.
Puncaknya pada hari rabu, 24 Mei 2017 Menjadi bukti represifnya dan arogansinya rezim ini terhadap Rakyatnya. Kebebasan menyampaiakan pendapat didepan umum yang dijamin oleh UU dinodai oleh aparatur penegakan hukum. Sejumlah aktivis KAMMI yang sedang menyuarakan penegakan hukum dan keadilan di depan Istana diserang oknum aparat. Sejumlah aktivis laki-laki dan perempuan terluka dan 7 aktivis sempat di tangkap oknum aparat.
Dengan demikian Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI Nusa Tenggara Barat ), Menyatakan sikap :
1. Mengecam tindakan represif aparat kapolisian yang melakukan kekerasan pada sejumlah aktivis KAMMI dan Mahasiswa.
2. Menuntu kepada Kapolda Metrojaya, dan Kapolres Jakarta Pusat dicopot dari jabatannya dan bertanggungjawab terhadap aksi represif dan kepada aktivis KAMMI
3. Menuntu presiden segera mencopot Jaksa Agung HM Prasetyo dan mendorong penyelesaian sejumlah mega kasus korupsi tamapa tebang pilih. Kasus BLBI, Century, Reklamasi, Sumber Waras, E-KTP dan kasus besar lainnya tak terdengar.
4. Menuntut reformasi penegakan hukum dan tegaknya supremasi Hukum yang berkeadilan dan tampa tebang pilih
5. Tolak kriminalisasi terhadap Ulama dan junjung tinggi toleransi dan keberagaman
Demikian Pernyataan sikap ini sebagai bentuk perlawanan pada aksi tirani yang terjadi.

Mataram, 26 Mei 2017.

TTD Korlap Aksi

Mengetahui Ketua PD KAMMI Mataram. (Nur Baehaqi Syamsu, A.Md)

LEAVE A REPLY