Kadis DPMPD-Dukcapil NTB : Menolak Pendamping Desa Berarti Melawan Negara

1

kabarlombok.com | Mataram

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa-Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD-Dukcapil) Provinsi NTB, Dr. Azhari, SH, MH menyebut tindakan Kepala Desa yang menolak kehadiran Pendamping Desa sebagai upaya melawan Negara.

Pernyataan itu diungkapkannya saat memberikan sambutan pada acara penutupan Pelatihan Pra Tugas Pendamping Lokal Desa (PLD) NTB di Hotel Bintang Senggigi, Sabtu (30/9).

Kehadiran PLD di Desa-desa lanjutnya, bukanlah tanpa payung hukum yang jelas karena keberadaannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015 dan Permendes PDTT No. 3 Tahun 205 Tentang Pendamping Desa.

“Kepala Desa tidak boleh menolak kehadiran Pendamping, jika ada Kades yang menolak itu berarti dia melawan negara, sebab Pendamping Desa itu sedang menjalankan tugas negara” terang Azhari.

Terlebih Nawacita yang tertuang dalam program pemerintahan Jokowi-JK saat ini memuat tentang bagaimana membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah betul-betul berkomitmen untuk membangun desa dengan menggelontorkan dana hingga 60 Trilyun di tahun 2017 ini, dimana dana tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yakni 46,9 trilyun.

Kadis DPMPD-Dukcapil NTB inipun berharap, agar jangan ada lagi miss komunikasi antara PLD dan Kades, sehingga tidak terjadi penolakan-penolakan seperti yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah beberapa waktu lalu.

“Yang jelas kita tidak ingin dengar lagi ada Kades-kades yang menolak pendamping” pungkasnya. (tur)