Warga Pertanyakan Pengadaan Randis Dewan KLU

0
Kendaraan dinas DPRD Kab Lombok Utara yang dikritik netizen. (foto dok. Restu Adam)
surat Restu Adam kepada Bupati KLU

Kabarlombok.com – TANJUNG. Seorang warga Lombok Utara (KLU) melayangkan surat terbuka terhadap Bupati Lombok Utara, DR. Najmul Akhyar terkait pengadaan kendaraan dinas anggota DPRD KLU yang terlalu mewah untuk ukuran KLU tanpa melihat kondisi dan ketimpangan yang ada di KLU. Surat terbuka tersebut diunggah oleh Restu Adam melalui laman facebooknya (lihat) dengan melampirkan foto kendaraan plat merah, Senin (15/5).

Dalam surat tersebut, Restu menyayangkan sikap anggota dewan yang sudah kehilangan keprihatinan atas kondisi kemiskinan di KLU, dimana masyarakat KLU menjadi nomor satu paling miskin di NTB yaitu, 34, 28 persen (2016). Padahal saat ini KLU sangat membutuhkan perjuangan untuk keluar dari kemiskinan baik dalam pengetatan anggaran maupun program kerja. “Tentu kondisi ini sangat berbanding terbalik yang seharusnya dipertontonkan ke masyarakat Lombok Utara. Kita memiliki persoalan ekonomi dan kesehatan. Tetapi disisi lain kita menunjukkan kemewahan yang sangat memalukan,” tulisnya.

Lebih lanjut ditulis Restu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam penataan fasilitas tersebut harus memperhatikan asas yg tertera dalam Permendagri No. 7 Tahun 2006 yg mengacu pada efektifitas, efisiensi, manfaat, kepatutan dan memperhatikan keuangan daerah.

“Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Kab. Lombok Utara harus malu dengan fasilitas yg telah diberikan oleh rakyat sampai saat ini. Disisi lain kinerja yg ditunjukan kepada rakyat masih sangat minim, bayangkan saja perda inisiatif belum ada yg dihasilkan, kunjungan kerja yg tinggi,” sindirnya.

Surat terbuka yang disampaikan oleh Restu Adam dalam laman facebooknya tersebut yang ditandatangani Endri Susanto, Tarpi’in Adam, Restu Adam sampai Senin malam sudah mencapai 108 pembaca dan sudah dibagikan sebanyak 41 kali mendapat beragam komentar dari pembaca, ada yang mendukung pembelian mobil dinas tersebut namun banyak juga yang mencelanya seperti yang disampaikan Mohammad Humaidy Hamid, “SUDAH TIDAK SESUAI DENGAN CITA-CITA UU NO.26/2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LOMBOK UTARA. Saya kuatir anggota DPRD KLU yang terhormat tidak memahami UU tersebut.

Untuk diketahui, bahwa  pada pembahasan APBD murni 2017, pengadaan randis yang sebelumnya sempat ditolak pada pembahasan APBDP 2016 diajukan kembali dan disetujui dengan harga perunit Rp 500 juta. (ko)

LEAVE A REPLY