Dicabut Atau Tidaknya Status Tersangka HRS Menjadi Keputusan Presiden

0

Kabarlombok.com, MATARAM – Terkait pertemuan Presiden Jokowi dengan Persaudaraan Alumni (PA) 212 pada Minggu, 22 April seperti yang telah diberitakan kabarlombok.com sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko angkat bicara. Moeldoko menjelaskan sebagai pemimpin negara Presiden dalam setiap kesempatan selalu bertemu ulama  yang merupakan bagian anak bangsa.

“makanya saya tidak senang dlm konteks politik itu mengatakan lawan, dalam kontestasi itu yg kita pikirkan adalah patner demokrasi bukan lawan, semua komponen bangsa harus ditempatkan pada posisi yang seimbang.” ujarnya usai menjadi pembicara kunci dalam sebuah diskusi publik di Mataram, Kamis (26/4).

Ia mengatakan dynamic equalibrium lah yg selalu dicari oleh Presiden dalam mengelola negara sehingga tujuan akhir dari sebuah pemerintahan masyarakat adil dan sejahtera bisa tercapai.

“Jika negara gonjang ganjing terus maka akan  mengganggu konsentrasi Presiden yg pada akhirnya sasaran itu menjadi tidak efisien dan efektif,” tegasnya.

Menyoal tentang usulan PA 212 agar status Habib Riziq Shihab (HRS) sebagai tersangka dicabut dengan tawaran Jokowi didukung oleh umat islam, Moeldoko mengungkapkan dalam konteks hukum  Presiden pasti tidak bisa intervensi,  tapi dalam konteks kemanusiaan kata dia mungkin ada pertimbangan lain.

“Harus bisa dibedakan konteks itu, tapi kalau ada pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan seperti apa, itu menjadi keputusan Presiden.” imbuhnya. (bn)

LEAVE A REPLY