BKD Lotim Belum Berkomentar Terkait Oknum ASN Pengepul KTP Syarat Dukungan Calon Kepala Daerah

0

kabarlombok.com – Lombok Timur

Beberapa oknum ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkup Pemda Lombok Timur diduga ikut melakukan penggalangan potocopy KTP sebagai syarat dukungan kepada bakal calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2018 mendatang.

Oknum yang terlibat adalah oknum Camat. Cara kerjanya, oknum ini melibatkan para Kepala Desa.

Bahkan oknum Camat diduga memobilisasi Kepala Desa yang ada diwilyahnya. Para kepala desa inilah yang memungut photocopy KTP dari warga dan selanjutnya diserahkan kepada oknum Camat.

Beberapa Kepala Desa yang berhasil ditemui dan dimintai keterangannya oleh kabarlombok.com beberapa waktu lalu mengakui diperintah oleh oknum camat setempat untuk mengumpukan photocopy KTP warga.

”Karena kita diminta begitu (Kumpulkan Photocopy KTP) sama pak Camat, ya ikuti saja” terang salah seorang kepala desa di wilayah kecamtan Labuhan Haji Lombok Timur.

Dengan alasan tidak mau repot untuk mendatangi warga satu persatu untuk minta photocopy KTP, Kepala Desa ini mensiasati dengan syarat pengambilan Raskin menggunkan photocopy KTP.

Hal yang sama juga diungkapkan salah sorang Kepala Desa di wilyah kecamtan Wanasaba mengakui mendapat perintah dari oknum Camat untuk mengumpulkan KTP untuk persyaratan Pilkada NTB 2018.

”Informasinya begitu, untuk syarat maju sebagai gubernur melalui jalur independen” terang Kades yang enggan dipublikasikan identitasnya ini.

Sedangkan, oknum Camat yang di temui kabarombok.com beberapa waktu lalu, enggan memberikan keterangan mengenai informasi penggalangan pengupulan photocopy KTP tersebut.

Oknum camat ini hanya tersenyum dan meminta wartawan tidak mempublikasikan penggalangan pengumpulan KTP tersebut.

”Lebih baik kita publikasikan mengenai program kerja pemrintah dan berita-berita yang menyejukan saja” elaknya.

Begitu juga dengan pertanyaan apakah penggalangan photocopy KTP ini atas perintah bupati Lombok Timur ? Lagi-lagi oknum Camat ini berusaha mengelak dengan tidak memberikan jawaban dan berusaha menyudahi pembicaraan dengan wartawan.

Aktifitas pengumpulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh sejumlah oknum camat di Lombok Timur ini mendapat reakasi dari salah seorang tokoh pemuda Lombok Timur Lalu Syaprudin Aldi yang juga Ketua LSM Japda (Jaringan Aktivis Peduli Daerah) NTB.

”Kalau benar para Oknum camat itu melakukan penggalangan pengumplan KTP untuk kepentingan politik seperti laporan masyarakat, patut diberi sangsi karena mereka (camat) Aparatur Sipil Negara,” tegas Miq Apeng (22/4) panggilan sehari-harinya.

Ditambahkan oleh Miq Apeng selain melanggar tupoksinya sebagai aparatur sipir Negara (ASN) oknum camat ini juga dianggap memberikan pendidikan politik yang keliru kepada masyarakat.

”Penggalangan photocopy KTP itu tugas tim sukses calon kepala daerah, kenapa pejabat Negara terlibat” Tanya Miq Apeng.

Sementara itu Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Lombok Timur M Taufik Hidayat mengecam oknum Camat yang diduga melakukan penggalangan photocopy KTP untuk kepentingan politik .Dugaan penggalangan photocopy KTP ini dilakukan ditengarai sudah berlangsung lama.

“Kalau benar ada oknum Camat yang melakukan penggalangan photocopy KTP itu, saya kira hal yang sangat wajar namun tidak etis” ucap Taufik (26/4).

Dianggap wajar, kata Taufik, mengingat status oknum Camat ini adalah sebagai bawahan yang dinilai memiliki posisi yang sulit untuk menolak perintah.

Namun, apapun alasannya aksi penggalangan photocpy ini menurut Taupik tetap tindakan Aparatur Sipil Negara yang tidak etis.

”Seharusnya sebagai ASN para oknum Camat ini berani menegakan aturan” ujar lulusan UIN Mataram ini.

Hal yang sama juga diungkapkan Komisioner Bawaslu NTB Ir. H Syamsuddin saat melakukan sosialisasi Pemilu di Selong beberapa waktu lalu (13/5).

Pihaknya mewanti-wanti keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak ikut terlibat secara langsung dalam mendukung salah satu calon, nantinya siapapun ASN terbukti melakukan pelanggaran, Bawaslu tidak akan segan-segan menindak oknum tersebut.

“Karena tahapannya belum dimulai, para bakal calon ini juga belum ditetapkan menjadi calon jadi sekarang ini masih menjadi ranah pemerintah setempat, dalam hal ini BKD dan Sekretariat Daerah” kata Syamsuddin.

Sementara itu pihak Kepala BKD Lotim H Najamuddin (16/5) saat hendak dikonfirmasi terkait hal tersebut lebih memilih mengarahkan wartawan untuk menanyakan langsung kepada Kepala Bidang Disiplin Pegawai, Zarkasiy. Namun yang bersangkutan, kata salah seorang stafnya, sedang sibuk.

Hingga kabarlombok.com beberapa kali mencoba menghubungi Kabid ini melalui ponsel namun tak ada jawaban, pesan singkat yang terkirim pun hingga berita ini diturunkan belum juga mendapatkan jawaban.

LEAVE A REPLY